Tidak hanya melakukan penyesuaian pada nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) juga menyesuaikan ketentuan mengenai besaran tertentu pada pemungutan PPN. Penghitungan PPN besaran tertentu yang diubah termasuk penyerahan yang diatur pada PMK Nomor 71/PMK.03/2022 (PMK 71/2022).
PMK 71/2022 mengatur 5 jenis jasa kena pajak tertentu yang dikenakan PPN besaran tertentu. Pasal 17 PMK 11/2025 mengubah ketentuan tersebut dengan perincian sebagai berikut.
| Jenis Penyerahan | Tarif Besaran Tertentu per 1 Januari 2025 (Sebelum PMK 11/2025 berlaku) | Tarif Besaran Tertentu per 1 Januari 2025 (Setelah PMK 11/2025 berlaku) |
|---|---|---|
| Jasa Pengiriman Paket | 10% dari tarif PPN (1,2%) | 10% dikali 11/12 dari tarif PPN (1,1%) |
| Jasa Biro/Agen Perjalanan Wisata | 10% dari tarif PPN (1,2%) | 10% dikali 11/12 dari tarif PPN (1,1%) |
| Jasa Freight Forwarding | 10% dari tarif PPN (1,2%) | 10% dikali 11/12 dari tarif PPN (1,1%) |
| Jasa Penyelenggaraan Pemasaran dengan Voucer | 10% dari tarif PPN (1,2%) | 10% dikali 11/12 dari tarif PPN (1,1%) |
| Jasa Perjalanan ke Tempat Lain dalam Perjalanan Ibadah Keagamaan (Tagihan Dirinci) | 10% dari tarif PPN (1,2%) | 10% dikali 11/12 dari tarif PPN (1,1%) |
| Jasa Perjalanan ke Tempat Lain dalam Perjalanan Ibadah Keagamaan (Tagihan Tidak Dirinci) | 5% dari tarif PPN (0,6%) | 5% dikali 11/12 dari tarif PPN (0,55%) |
Sebelumnya, PMK Nomor 131 Tahun 2024 mengatur bahwa pemungutan PPN atas jasa kena pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pada PMK 71/2022. Dalam PMK 71/2022, besaran tertentu dihitung dari 10% dikali dengan tarif PPN yakni 12%. Artinya, pengusaha melakukan pemungutan PPN sebesar 1,2% dari dasar pengenaan pajak (0,6% untuk perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah yang tagihannya tidak dirinci). Dengan berlakunya PMK 11/2025, PPN besaran tertentu yang dipungut adalah 10% dikali 11/12 dikali tarif PPN 12%, atau dengan kata lain tarif sebesar 1,1%.
PMK 11/2025 mulai berlaku sejak saat diundangkan, yakni 4 Februari 2025. Namun, perlu dicatat bahwa Pasal 22 PMK 11/2025 menyebutkan bahwa atas penyerahan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan sebelum berlakunya PMK 11/2025, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 11/2025.
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami
