Akhir Tahun, Persiapkan Jatah Nomor Seri Faktur Pajak untuk Tahun Depan

Pada tanggal 14 Desember 2016 kemarin, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Uji Materi yang telah diajukan oleh 4 (empat) kelompok masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun 4 (empat) kelompok tersebut yaitu :

1. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia yang diajukan melalui Berkas Permohonan No. 116/PAN.MK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016
2. Yayasan Satu Keadilan yang diajukan melalui Berkas Permohonan No. 117/PAN.MK/2016 tanggal 13 Juli 2016
3. Leni Indrawati, Hariyanto dan Wahyu Mulyana Putra yang diajukan melalui Berkas Permohonan No. 118/PAN.MK/2016 tanggal 20 Juli 2016
4. Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB) yang diajukan melalui Berkas Permohonan No. 129/PAN.MK/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016

Dari ke-4 permohonan tersebut, berikut ini  Amar putusan dari masing-masing permohonan tersebut yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi :

Kelompok Pemohon	Nomor Putusan	Amar Putusan
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia	Putusan Nomor 57_PUU-XIV_2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Yayasan Satu Keadilan	Putusan Nomor 58_PUU-XIV_2016	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Leni Indrawati,  Hariyanto dan Wahyu Mulyana Putra	Putusan Nomor 59_PUU-XIV_2016	Menolak permohonan Para Pemohon Permohonan tidak dapat diterima untuk permohonan para Permohon selain dan selebihnya.
Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB)	Putusan Nomor 63_PUU-XIV_2016	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

      
Untuk mengetahui selengkapnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi diatas, silahkan download :

1. Putusan Nomor 57_PUU-XIV_2016
2. Putusan Nomor 58_PUU-XIV_2016
3. Putusan Nomor 59_PUU-XIV_2016
4. Putusan Nomor 63_PUU-XIV_2016

Selain putusan diatas, pihak Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) juga telah menerbitkan Siaran Pers Nomor 91/2016 tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Amnesti Pajak Tidak Melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk menyimak isi dari Siaran Pers tersebut, silahkan download di sini :
Siaran Pers DJP Nomor 91/2016