Alur Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

^envato

Salah satu tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan adalah proses penyidikan. Merujuk Pasal 1 angka 31 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Proses penyidikan bertujuan untuk menemukan bukti dan tersangka yang melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Alur Penyidikan Pajak

Proses pelaksanaan penyidikan dijelaskan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Proses penyidikan pajak terdiri dari tujuh tahapan, yaitu:

1. Persiapan penyidikan

Pada tahap ini dilakukan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dan penerbitan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP).

2. Penindakan dan pencegahan

Dalam tahap penindakan dan pencegahan dilakukan beberapa kegiatan yaitu pemanggilan tersangka, sanksi dan/atau ahli, penangkapan dan/atau penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

3. Pengolahan barang bukti

Pada tahap ini penyidik melakukan pengelompokan, penyortiran, penyimpanan hingga pengembalian barang bukti.

4. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan kecocokan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang, Barang Bukti, maupun unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan menjadi jelas.

5. Laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan

Penyidik membuat laporan kemajuan yang dilakukan secara periodik satu bulan sekali. Laporan kemajuan juga dapat disusun Ketika ada tindakan tertentu sebagai dasar pelaksanaan gelar perkara.

6. Pemberkasan

Penyidik menyerahkan Berkas Perkara, Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa/Penuntut Umum, melalui Penyidik POLRI sesuai ketentuan yang berlaku

Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 44A UU KUP. Beberapa faktor penyebab dihentikannya penyidikan yaitu dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Selain itu, pada Pasal 44B UU KUP disebutkan bahwa yaitu penyidikan dapat dihentikan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara. Penyidikan dapat dihentikan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi kerugian negara beserta sanksi denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jumlah sanksi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

• 1x jumlah kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 UU KUP
• 3x jumlah kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 UU KUP
• 4x jumlah pada faktur pajak/bukti pemungutan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39A UU KUP