Datangi Pabrik Baja Penunggak PPN, Menkeu Beri Peringatan

Sumber: pajak.go.id

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melakukan penggeledahan terhadap sejumlah perusahaan pengolahan baja yaitu, PT PSI, PT PSM dan PT VPM yang berlokasi di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana perpajakan dengan estimasi nilai kerugian negara sebesar Rp583,36 miliar untuk periode tahun pajak 2016 sampai dengan 2019.

Penggeledahan dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap kepala bagian penjualan yang didampingi oleh tim penyindik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten beserta tim forensik digital. Menkeu secara langsung menanyakan praktik penjualan berbasis tunai pabrik, menindaklanjuti indikasi adanya modus penjualan kepada klien tanpa pemungutan PPN yang sesuai dengan ketentuan.

Purbaya menekankan kegiatan penggeledahan perusahaan pengolahan baja seperti ini merupakan bentuk peringatan keras dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan lain agar tidak mencoba menghindari kewajiban perpajakannya dengan cara serupa. "Saya mendapat info beberapa puluh nama perusahaan yang melakukan praktik serupa, yaitu menjual barang ke klien tanpa PPN. Ini salah satu tindakan memberikan sinyal kepada para pemain, jangan melakukan hal seperti ini lagi. Soalnya mereka klaim bahwa pejabat kita bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Hari ini saya buktikan kita tidak bisa disogok kalau main-main ya kita hajar terus," ujarnya di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya potensi kerugian negara yang diprediksi cukup besar karena jumlah perusahaan yang sudah masuk di radar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cukup banyak. "Kalau sampai 40 perusahaan, itu lumayan besar. Kita prediksi Rp4 triliun sampai Rp5 triliun berkurangnya income kita per tahun. Jadi ini gilirannya perusahaan bayar pajak," ungkapnya.

Kemenkeu akan terus melakukan penyisiran untuk perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Bimo mengungkapkan dari seluruh perusahaan yang sudah masuk radar penyelidikan, mayoritas adalah perusahaan yang bergerak di industri baja dan hebel.