DJP Pastikan Tidak Ada Sanksi Akibat Gangguan Sistem Coretax

Melalui keterangan resminya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan tidak akan ada sanksi administrasi yang dikenakan akibat gangguan dari sistem Coretax.

“Pada kesempatan ini, dapat kami tegaskan bahwa terkait implementasi Coretax DJP, Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak,” tulis DJP dalam keterangan yang dirilis Jumat (10/01/2025).

Dengan sistem baru yang saat ini diimplementasikan, DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak. Pada keterangan tersebut, DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak atas kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP. DJP menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan.

Setidaknya, terdapat enam hal yang telah diupayakan DJP untuk diperbaiki, meliputi perluasan jaringan jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth, penunjukan PIC serta pemberian role access, pembuatan faktur (key in maupun *.xml), proses pendaftaran, proses pendaftaran, proses pembayaran, serta berbagai layanan seperti pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh, Surat Keterangan Bebas PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan status Pengusaha Kena Pajak.

Sejak diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2025, wajib pajak masih mengalami kendala dalam mengakses sistem Coretax. Selama 10 hari implementasi, pantauan tim Redaksi Ortax menemukan berbagai permasalahan yang dialami wajib pajak. Kendala dasar seperti kesulitan login, kegagalan penggantian password, kegagalan validasi foto saat pengajuan kode otorisasi masih banyak dialami oleh wajib pajak.

Fitur impersonate yang digadang menjadi keunggulan Coretax pun masih sulit diakses oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak yang terkendala dalam pemindahan PIC serta tidak dapat memberikan role access kepada pihak terkait yang telah didaftarkan.

Tak hanya itu, proses krusial seperti pembuatan faktur pajak juga mengalami kendala. Hal ini tentu sangat mengganggu wajib pajak, dari sisi perpajakan maupun proses bisnis secara keseluruhan.