DPRD Bali Dorong Pengembangan Objek Retribusi Baru dan Optimalisasi Aset Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan objek retribusi baru dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Dorongan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Koordinator Rancangan Peraturan Daerah Bali, I Nyoman Budiutama, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memetakan potensi objek retribusi yang belum terserap maksimal.
Menurut Buditama, langkah ini diperlukan agar peningkatan penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melampaui batas kewenangan provinsi. "Sehingga optimalisasi pendapatan daerah tetap berjalan selaras dengan kewenangan provinsi," ujar Budiutama dalam Rapat Paripurna DPRD Bali (Senin, 18/05/2026).
Selain mendorong identifikasi objek retribusi baru, DPRD Bali juga meminta Pemprov Bali untuk mempercepat inovasi investasi dan mengelola aset daerah secara mandiri. Upaya tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mendukung pelaksanaan visi Ekonomi Kerthi Bali.
Dalam rekomendasinya, DPRD Bali menyoroti sejumlah aset dan layanan yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Aset tersebut meliputi Museum Bajra Sandhi, Museum Le Mayeur, Gelanggang Olahraga Lila Bhuana, serta berbagai objek retribusi di sektor kelautan.
Sektor kelautan dinilai memiliki peluang yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan, terutama melalui layanan dan aktivitas wisata seperti water sport, diving, snorkeling, hingga pelayanan kapal laut. Oleh karena itu, DPRD Bali juga mendorong penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan visioner di bidang kelautan guna mendukung potensi ekonomi tersebut.
Melalui pengembangan objek retribusi baru, optimalisasi aset, serta penguatan sektor unggulan pariwisata kelautan, DPRD Bali berharap kapasitas fiskal daerah dapat semakin meningkat tanpa bergantung pada sumber penerimaan yang terbatas.