INDEF Sebut Pemerintah Perlu Perkuat Komunikasi Ekonomi Berbasis Data

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman menilai bahwa pemerintah perlu segera memperkuat strategi komunikasi ekonomi agar lebih terarah, konsisten, dan berbasis bukti. Penilaian tersebut disampaikan sebagai respons atas hasil kunjungan Menteri Keuangan RI ke sejumlah lembaga internasional, seperti IMF, Bank Dunia, serta investor global di Amerika Serikat (Senin, 13/04/2026).
Menurut Rizal, pemerintah tidak dapat sekadar mengedepankan narasi optimisme dalam menyampaikan kondisi perekonomian. Diperlukan bukti berbasis data yang mampu menjelaskan arah kebijakan secara komprehensif serta didukung oleh validasi pasar yang terukur.
Hal ini penting mengingat apresiasi yang diperoleh pemerintah dalam berbagai forum sebelumnya masih berada pada tahap confidence signaling, dan belum sepenuhnya mencerminkan penilaian final terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
“Apresiasi yang disampaikan dalam berbagai forum bilateral maupun oleh investor pada umumnya masih berada pada tahap confidence signaling, dan belum mencerminkan penilaian final terhadap fundamental ekonomi. Oleh karena itu, jika merujuk pada indikator objektif, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati secara serius,” ungkap Rizal.
Menjelang rilis pemeringkatan dan kunjungan oleh Standard & Poor's (S&P) Global Ratings yang dijadwalkan pada Juni 2026 mendatang, kualitas komunikasi kebijakan pemerintah akan diuji secara lebih mendalam. Dalam proses tersebut, S&P akan menyoroti berbagai indikator utama, terutama terkait profil dan fleksibilitas fiskal dalam negeri.
Fokus penilaian mencakup kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali serta memastikan rasio utang terhadap PDB berada dalam batas yang moderat. Di sisi lain, risiko eksternal juga menjadi perhatian penting, termasuk potensi defisit transaksi berjalan, ketergantungan terhadap impor energi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta kecukupan cadangan devisa.
Selain indikator kuantitatif, aspek kelembagaan seperti kualitas tata kelola institusi pemerintahan dan konsistensi kebijakan makroekonomi juga akan menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi pasar. “Kualitas institusi dan konsistensi kebijakan memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kredibilitas kebijakan. Meskipun aspek-aspek tersebut tidak terlihat secara signifikan, hal tersebut akan menentukan apakah kebijakan pemerintah dijalankan secara konsisten, transparan, dan dapat diprediksi,” terang Rizal.
Sejalan dengan penilaian tersebut, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF menekankan bahwa pemerintah perlu secara terbuka mengatasi beberapa kondisi yang rentan menjadi perhatian global. Upaya tersebut harus dilakukan melalui penyajian data yang transparan, kredibel, serta dapat diverifikasi, guna memperkuat kepercayaan dan memastikan kejelasan arah kebijakan di mata pemangku kepentingan.
Rizal juga menyoroti sejumlah temuan disertai dengan rekomendasi utama yang perlu diperkuat dalam komunikasi kebijakan pemerintah. Pertama, kredibilitas konsolidasi fiskal, dalam hal ini pemerintah dituntut dapat memberikan penjelasan dengan bukti terkait kemampuan menjaga defisit anggaran dalam batas aman, termasuk dalam menghadapi skenario tekanan seperti ketidakpastian geopolitik maupun bagaimana cara pemerintah menghadapi kenaikan harga energi secara global.
Kedua, strategi perluasan ruang fiskal yang terstruktur, dalam hal ini pemerintah perlu menjelaskan langkah-langkah penguatan fiskal khususnya dari sisi eksternal, seperti pengendalian defisit transaksi berjalan, pengurangan ketergantungan impor energi, stabilisasi nilai tukar, serta penguatan tata kelola fiskal.
Ketiga, komitmen terhadap reformasi berkelanjutan. Hal ini mencakup reformasi penerimaan negara untuk meningkatkan kapasitas perpajakan, serta transformasi kebijakan subsidi energi menuju skema yang lebih tepat sasaran berbasis target.
Dalam penutupnya, Rizal menegaskan bahwa narasi optimisme dalam menyampaikan kondisi kebijakan perekonomian berisiko tidak memiliki kekuatan dalam membangun kepercayaan pasar. Oleh karena itu, penguatan komunikasi ekonomi berbasis data menjadi krusial untuk membangun kembali sinyal kepercayaan yang berkelanjutan.