Ini 6 Metode Pencegahan Tax Treaty Abuse

Pemanfaatan tax treaty memberikan wajib pajak luar negeri (WPLN) akses terhadap tarif yang lebih rendah bahkan tidak dikenakan pajak, sehingga seringkali banyak pihak yang mencoba menyalahgunakan tax treaty untuk memperoleh manfaat tersebut meskipun tidak memenuhi kriteria.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK 112/2025) terdapat metode-metode yang digunakan untuk mencegah praktik penyalahgunaan tax treaty. Berikut metode pencegahan tax treaty abuse menurut Pasal 18 ayat (3) PMK 112/2025.

Beneficial Owner

PMK 118/2025 mendefinisikan beneficial owner sebagai pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan. Metode beneficial owner memberikan batasan yang jelas terkait pihak mana yang dianggap berhak menerima fasilitas tax treaty.

Umumnya beneficial owner digunakan untuk penghasilan atas dividen, bunga dan royalti. WPLN harus dapat membuktikan sebagai pihak yang menerima manfaat bukan sebagai agen, nomine atau perusahaan antara/conduit. Selain itu, terdapat beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi sesuai Pasal 19 ayat (2) PMK 112/2025.

Persentase dan Periode Minimum Kepemilikan Saham

Ketika tax treaty memuat dua tarif pemotongan atau pemungutan PPh atas dividen berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka tarif yang lebih rendah dapat digunakan jika memenuhi syarat kepemilikan saham secara jumlah dan periode yaitu, selama minimum 365 hari. Selain itu, WPLN juga harus terbukti sebagai beneficial owner atas saham tersebut.

Periode dan Pemenuhan Ambang Batas Tertentu

Dalam penentuan hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham atau hak atas entitas, terdapat periode dan ambang batas tertentu yang diatur dalam PMK 112/2025. Berdasarkan Pasal 21 PMK 112/2025 kriteria tersebut yaitu:

1. nilai harta tidak bergerak dibandingkan dengan nilai keseluruhan harta dari badan atau entitas yang saham atau haknya dialihkan, melebihi ambang batas persentase tertentu yang ditetapkan dalam tax treaty;
2. ambang batas tersebut harus dipenuhi kapan saja selama masih dalam periode 365 hari kalender sebelum terjadi pengalihan saham atau hak terhadap entitas.

Hak pemajakan atas keuntungan pengalihan saham atau hak atas entitas berada di Indonesia jika seluruh kriteria tersebut terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka hak pemajakan berada di negara mitra tax treaty.

Pencegahan Penghindaran Penentuan BUT

Penghindaran status BUT lazim dilakukan dengan skema pemecahan kegiatan usaha menjadi beberapa aktivitas sehingga dapat dianggap sebagai kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary).

Pencegahan penghindaran status BUT dapat dilakukan dengan memperhatikan periode pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pencegahan juga dilakukan melalui pengaturan atas kegiatan preparatory atau auxiliary yang dilakukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) PMK 112/2025.

Limitations on Benefits

Limitation on Benefit (LoB) membatasi pemberian manfaat tax treaty hanya kepada pihak yang secara substansi benar-benar berhak. Berikut kriteria penerima penghasilan menurut LoB:

1. orang pribadi yang merupakan penduduk mitra P3B;
2. penerima penghasilan merupakan badan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh orang pribadi penduduk mitra tax treaty;
3. lebih dari 50% penghasilan badan yang merupakan penduduk mitra tax treaty tidak digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak selain yang terdapat di tax treaty; atau
4. lebih dari 50% saham penerima penghasilan diperjualbelikan secara teratur pada bursa saham dalam tax treaty.

Principle Purpose Test

Principal Purpose Test (PPT) dilakukan dengan menganalisis tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari suatu transaksi atau pengaturan. Dalam PPT, transaksi atau pengaturan dianalisis dengan melihat:

1. skema;
2. kontrak yang menjadi dasar;
3. bentuk formal dan substansi ekonomi;
4. waktu serta durasi pelaksanaan;
5. pihak yang terlibat;
6. hubungan pihak yang terlibat;
7. hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat;
8. manfaat tax treaty yang dihasilkan;
9. manfaat selain manfaat tax treaty yang dihasilkan; dan
10. fakta dan keadaan lain yang relevan.

Jika berdasarkan seluruh fakta dan keadaan dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan manfaat tax treaty, maka fasilitas tersebut tidak diberikan dan pemajakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.