Kapan Agen Dianggap sebagai BUT di Indonesia?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK 112/2025) mengadopsi sejumlah pendekatan Multilateral Instrument (MLI), salah satunya yaitu mengenai pencegahan penghindaran status Badan Usaha Tetap (BUT) melalui skema orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen.

Penentuan Status BUT Agen

Pasal 22 PMK 112 Tahun 2025 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dianggap memiliki BUT di antaranya jika terdapat orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas di Indonesia dengan dua kriteria. Pertama, lazim menyepakati kontrak atas nama WPLN tersebut. Kedua, tidak menyepakati kontrak, namun lazim melakukan pengiriman atas nama WPLN tersebut.

Jika merujuk pada OECD Model dan UN Model indikator penentu yang digunakan untuk agen dianggap BUT hampir serupa. Berikut Article 5 Paragraph 5 OECD Model dan UN Model:

"where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

a) in the name of the enterprise, or

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or

c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4."

Karena kemunculan status BUT agen terbatas hanya pada kedua kriteria tersebut, maka sering kali penghindaran status BUT agen dilakukan dengan membatasi wewenang orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen agar tidak melakukan penandatanganan kontrak, namun tetap melakukan peran utama dalam kesepakatan kontrak.

PMK 112/2025 mencegah skema penghindaran status BUT tersebut, melalui penambahan kriteria pada Pasal 24 PMK 112/2025, yaitu apabila agen tidak menyepakati kontrak, tetapi lazim melakukan peran utama (principal role) yang mengarah pada kesepakatan kontrak, dan disepakati tanpa perubahan secara material dari WPLN tersebut maka sudah dianggap sebagai BUT.

Contoh Penentuan Status BUT Agen 

S Ltd merupakan perusahaan manufaktur dari Negara X. Untuk menjual dan memasarkan produknya di Indonesia, PT I ditugaskan oleh S Ltd untuk mencari calon pembeli produk di Indonesia. S Ltd adalah pemilik saham mayoritas PT I sebesar 65%.

PT I melakukan peran utama seperti negosiasi mengenai harga produk, spesifikasi produk, kuantitas produk dan potongan harga kepada pembeli yang akan memesan produk S Ltd. Setelah sepakat, pembeli akan menandatangani kontrak pembelian dengan S Ltd menggunakan isi kontrak dari hasil negosiasi yang dilakukan antara pembeli dengan PT I tanpa ada perubahan atau modifikasi material dari S Ltd.

Mengacu pada Pasal 5 ayat 5 tax treaty Indonesia dan Negara X:

"Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, "

Jika mengacu pada Pasal 5 ayat tax treaty Indonesia dan Negara X, S Ltd PT I tidak bisa dianggap memiliki BUT karena tidak memenuhi kriteria yang diatur. Namun, S Ltd harus memperhatikan juga Pasal 12 ayat 1 MLI yang berlaku untuk tax treaty Indonesia dan Negara X, yaitu:

"Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

a) in the name of the enterprise; or

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement."

S Ltd sengaja membatasi wewenang PT I agar tidak melakukan penandatanganan kontrak, tetapi dapat melakukan peran utama seperti negosiasi terkait produk dengan pembeli produk S Ltd. Negosiasi tersebut mengarah pada kesepakatan kontrak dan biasa disepakati tanpa modifikasi material dari S Ltd. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 MLI yang berlaku pada tax treaty Indonesia dan Negara X serta Pasal 24 PMK 112/2025, S Ltd sudah dianggap memiliki BUT di Indonesia karena PT I selaku agen sudah melakukan fungsi principal role