Kejagung Usut Dugaan Manipulasi Ekspor CPO, Pemeriksaan Bisa Meluas ke Batu Bara

Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini tengah melakukan penyidikan terkait dugaan under invoicing dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dugaan ini berkaitan dengan manipulasi harga jual ke luar negeri oleh sejumlah perusahaan eksportir lokal maupun asing.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya saat ini sedang memeriksa 20 perusahaan ekspor minyak kelapa sawit. Namun, ia menjelaskan karena nilai 10 perusahaan lainnya tidak terlalu besar, maka fokus dialihkan terlebih dahulu kepada sepuluh perusahaan eksportir terbesar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan adanya langkah penyidikan terkait dugaan tersebut. "Perkara manipulasi atau transfer pricing itu kita sekarang sedang lakukan penyidikan," ujarnya Senin (25/5/2026). Ia juga menambahkan bahwa penyidikan sudah berjalan sekitar 1 bulan lebih dan data dari Menkeu digunakan untuk melengkapi informasi yang telah dimiliki oleh pihak penyidik.

Dalam penyidikan ini, terdapat 10 perusahaan eksportir minyak sawit yang menjadi target pemeriksaan. Perusahaan-perusahaan tersebut bernaung di bawah sejumlah grup usaha berskala besar. Saat ini, penyidik telah mulai memeriksa para saksi dan beroperasi menggunakan surat perintah penyidikan umum yang belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa dugaan manipulasi harga tidak hanya ditemukan di industri CPO. Praktik serupa juga diduga ditemui pada ekspor batu bara. "Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga", ujar Purbaya Jumat (22/5/2026).

Pihak Kejaksaan Agung juga membuka kemungkinan untuk memperluas jangkauan penyidikan ini pada masa mendatang. Pemeriksaan berpotensi tidak hanya terbatas pada sektor minyak sawit, melainkan dapat menyasar perusahaan komoditas lain yang diduga melakukan manipulasi data ekspor serupa guna menghindari kewajiban pajak. Meski demikian, pihak kejaksaan saat ini belum bersedia merinci sektor komoditas apa saja yang berpotensi menjadi target pemeriksaan selanjutnya.