Bru-nO / PixabaySewa-menyewa menjadi salah satu kegiatan yang tidak dapat dilepas dalam suatu usaha. Sewa-menyewa dapat menjadi inti bisnis dari suatu perusahaan, maupun upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghemat cash flow perusahaan. Dalam ketentuan pajak, perlakuan pajak atas sewa dibagi menjadi dua. Pertama, sewa tanah dan bangunan, yang merupakan objek PPh Final. Kedua, sewa atas harta selain tanah/bangunan yang merupakan objek PPh Pasal 23.
Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 UU Pajak Penghasilan, PPh 23 dikenakan atas penghasilan dari sewa maupun penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain harta berupa tanah dan/atau bangunan. Misalnya, sewa kendaraan, sewa mesin, sewa alat, dan harta lainnya.
Perlu diingat, PPh Pasal 23 atas sewa dikenakan baik untuk orang pribadi maupun badan. Meskipun PPh Pasal 23 umumnya dikenakan untuk wajib pajak badan, terkait penghasilan berupa sewa harta selain tanah/bangunan, serta penghasilan seperti royalti yang diterima orang pribadi, bukan objek PPh Pasal 21, melainkan PPh Pasal 23.
Tarif PPh Pasal 23 untuk sewa harta seperti mesin, kendaraan, dan peralatan adalah 2%. PPh terutang dihitung dari jumlah bruto penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta tersebut.
PPh Pasal 23 atas Sewa = 2% x Jumlah Bruto
Tarif 4%, atau 100% lebih tinggi dari tarif umum, berlaku apabila wajib pajak penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.
Withholding tax atas sewa harta dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak penyewa. Saat terutang atau pemotongan dilakukan pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran sewa.
Perlu diingat, tidak terdapat mekanisme setor sendiri untuk PPh Pasal 23. Jika penghasilan diperoleh dari pihak yang bukan pemotong, penghasilan akan digunggung dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan lain sehubungan dengan sewa.
Pihak pemotong wajib melakukan penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan melalui SPT Masa Unifikasi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selain itu, pemotong wajib memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan. Pajak yang telah dipotong dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
Untuk penunjang kegiatan operasionalnya, PT Prima Raya Jasa ("PRJ") membutuhkan mesin fotokopi dan mobil box. PRJ memutuskan untuk menyewa 2 mesin fotokopi dari CV Eka Printing Jaya ("EPJ") selama dua tahun. Biaya tahun pertama sebesar Rp120 juta dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2025.
PRJ menyewa mobil box selama 1 tahun dari CV Indo Mobil Sejahtera ("IMS") dengan harga Rp80 juta. Diketahui bahwa IMS memiliki Surat Keterangan PP-23/PP-55 dan telah memberikannya kepada PRJ. Sewa telah dibayar pada tanggal 10 Januari 2025.
Dari transaksi di atas, PRJ wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa mesin fotokopi dari EPJ sebesar 2% dari keseluruhan jumlah yang dibayarkan, yakni Rp120 juta. PPh terutang adalah sebesar:
PPh Pasal 23 = 2% x Rp120.000.000 = Rp2.400.000
Pajak tersebut wajib disetor pada tanggal 10 Februari 2025, dan dilaporkan paling lambat 20 Februari 2025 melalui e-Bupot Unifikasi.
Transaksi dengan IMS adalah sewa kendaraan yang merupakan objek PPh Pasal 23. Namun, IMS memiliki Surat Keterangan PP-23/PP-55. Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang memiliki Surat Keterangan, tidak dipotong PPh Pasal 23, melainkan dipotong sebesar 0,5% (Baca ketentuan lengkap di sini terkait transaksi dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP-23/PP-55 atau UMKM).
Dengan demikian, PPh yang harus dipotong untuk transaksi sewa dengan IMS adalah sebagai berikut:
PPh Final = 0,5% x Rp80.000.000 = Rp400.000
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami
