Komisi Eropa Usulkan Pembebasan Pelaporan Pajak Lintas Negara bagi Perusahaan Patuh GMT

Komisi Eropa berencana merombak aturan pelaporan pajak dengan mengusulkan pembebasan kewajiban pelaporan cross-border tax bagi perusahaan multinasional besar. Kebijakan ini ditujukan bagi perusahaan di wilayah Uni Eropa (UE) yang telah mematuhi aturan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15%. Rancangan undang-undang terkait usulan penyederhanaan pelaporan tersebut dijadwalkan terbit pada 24 Juni 2026.

Langkah pembebasan ini diambil karena pengenaan tarif pajak minimum 15% dinilai telah mampu memitigasi praktik perencanaan pajak agresif oleh perusahaan. Selain itu, otoritas administrasi pajak di kawasan UE dinilai sudah memiliki data yang memadai melalui berbagai saluran pelaporan lainnya. Dalam draf proposalnya, Komisi Eropa menyoroti bahwa sejumlah kewajiban yang ada saat ini justru menghasilkan beban pelaporan yang berlebihan dan tidak proporsional.

Pembaruan regulasi ini menjadi bagian dari upaya UE untuk menekan beban administrasi yang ditanggung oleh para pelaku usaha. Rencana pembebasan dan penyederhanaan tersebut ditargetkan mampu memangkas beban administratif setidaknya sebesar 25% bagi perusahaan berskala besar. Sementara itu, untuk skala usaha kecil dan menengah, beban tersebut diharapkan dapat berkurang hingga 35%.

Untuk merealisasikan target efisiensi tersebut, akan ada beberapa penyesuaian mekanisme pelaporan yang dilakukan. Salah satunya adalah menggabungkan sistem Country-by-Country Reporting (CbCR) dan pelaporan GMT ke dalam satu format laporan yang terpusat. Komisi Eropa dalam draf usulannya menilai bahwa penggabungan ini akan memberikan manfaat penyederhanaan yang signifikan, baik bagi pihak korporasi maupun otoritas administrasi perpajakan.

Pelonggaran kewajiban ini juga akan diterapkan pada aktivitas ekonomi di platform digital. Komisi Eropa mengusulkan kenaikan threshold kewajiban pelaporan penjualan di platform digital menjadi €3.000 per tahun. Untuk mendukung pembaruan tersebut, UE saat ini juga akan merancang alat verifikasi identitas pembayar pajak berbasis elektronik yang dapat divalidasi secara lintas negara di seluruh negara anggota.

Setelah dipublikasikan pada bulan Juni, draf undang-undang ini akan dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi tingkat kawasan. Otoritas UE menargetkan agar seluruh proses pembentukan kerangka hukum ini dapat dirampungkan pada akhir tahun 2026.