Selain rumah umum dan rumah pekerja, pondok boro dan asrama termasuk dalam barang kena pajak (BKP) strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Secara detail, kriteria pondok boro dan asrama yang dibebaskan dari PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 (PMK 60/2023). Artikel ini akan membahas:
Fasilitas pembebasan PPN diberikan atas penyerahan pondok boro kepada koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat. Fasilitas dapat dimanfaatkan sepanjang pihak tersebut memiliki NPWP.
Pondok boro yang mendapat fasilitas bebas PPN dengan kriteria bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati. Pondok boro yang penyerahannya mendapat fasilitas pembebasan PPN tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh.
Penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas/sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dibebaskan dari pengenaan PPN. Pembebasan PPN dapat dimanfaatkan jika pihak yang menerima asrama tersebut memiliki NPWP.
Kriteria bangunan asrama yang dibebaskan dari PPN sesuai PMK 60/2023 adalah asrama dengan klasifikasi bangunan sederhana yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa. Sama seperti pondok boro, asrama yang penyerahannya mendapat fasilitas bebas PPN tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun.
Merujuk Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) PMK 60/2023, pondok boro dan asrama harus memenuhi kriteria bangunan sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10 tahun.
Termasuk klasifikasi sederhana, antara lain:
Merujuk Pasal 10 ayat (1) dan (2) PMK 60/2023, pihak yang ingin mendapat fasilitas bebas PPN atas penyerahan pondok boro dan asrama mahasiswa/pelajar harus melakukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui saluran elektronik yang tersedia pada DJP Online.
Setelah melakukan pemberitahuan, wajib pajak akan mendapat tanda terima dalam jangka waktu 1 hari kerja. Tanda terima harus sudah didapatkan sebelum dilakukan penyerahan atau sebelum diterimanya pembayaran oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan pondok boro/asrama. Wajib pajak juga harus memberikan tanda terima tersebut kepada PKP yang menyerahkan untuk dicantumkan dalam faktur pajak
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami
