Meningkat 35,9% di Tahun 2025, Menkeu Targetkan Restitusi PPN Tahun ini hanya Rp270 Triliun

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan publikasi APBN KiTa 2025 yang dirilis pada awal Januari tahun 2026, penerimaan pajak secara bruto mencatatkan kinerja positif, namun untuk penerimaan pajak neto terdapat penurunan yang diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan restitusi disebabkan oleh sistem restitusi PPN yang dinilai masih kurang tegas sehingga restitusi meningkat sebesar 35,9% atau setara dengan Rp361,15 triliun." Sistem kita terlalu gampang. Jadi begitu masuk langsung aja otomatis keluar, tidak ada yang kontrol. Nanti saya akan lihat, jangan sampai terulang lagi tahu-tahu sudah Rp300 triliun tersalur restitusi," ungkapnya dalam rapat Komisi XI DPR Rabu (4/2/2026)

Dalam publikasi APBN KiTa 2025 dijelaskan bahwa tiga sektor usaha utama berkontribusi besar pada restitusi pajak. 3 sektor yaitu, minyak kelapa sawit, pertambangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada industri pengolahan mengalami tekanan akibat restitusi sektor industri minyak kelapa sawit. Pada sektor perdagangan, restitusi meningkat signifikan pada subsektor perdagangan besar BBM sehingga menekan penerimaan pajak. Sektor pertambangan juga mengalami hal serupa karena restitusi terutama pada subsektor pertambangan batu bara, ditambah dengan harga komoditas seperti batu bara dan migas yang termoderasi menyebabkan tekanan pada penerimaan pajak.

Purbaya mengungkapkan industri batu bara merupakan salah satu penerima restitusi terbesar sebagaimana dalam rincian data APBN KiTa 2025. "Industri batu bara kalau dihitung PPN-nya saya malah subsidi, makanya saya coba tutup dengan bea keluar batu bara" ujarnya.

Pemerintah akan berusaha menyusun ulang strategi dan melakukan perbaikan sistem untuk menekan nilai restitusi di tahun 2026 agar tidak terulang lagi nilai restitusi melebihi Rp300 triliun di tahun 2025. Untuk tahun ini pemerintah memproyeksikan angka restitusi berada di sekitar Rp270 triliun.