PBB Rumuskan Kerangka Perpajakan Internasional, Bahas Hak Pemajakan hingga Sengketa Pajak

foto: un.org

Negara anggota United Nations (UN) saat ini tengah membahas pembaruan kerangka perpajakan global di UN Headquarters, New York. Pembahasan tersebut berlangsung dalam sesi kelima yang digelar pada 3 hingga 13 Agustus 2026 dan dipimpin oleh Intergovernmental Negotiating Committee (INC).

Inisiatif pembentukan konvensi perpajakan internasional ini pertama kali diusulkan oleh Nigeria pada 2022. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan pemungutan suara untuk membentuk komite ad hoc pada 2023, pengadopsian Terms of Reference pada 2024, hingga dimulainya proses negosiasi pada 2025. Hingga Agustus 2026, INC telah menyelenggarakan 4 sesi negosiasi, sebelum memasuki sesi kelima yang saat ini sedang berlangsung.

Pembahasan ini didasari oleh urgensi untuk memperbarui sistem international tax agar lebih inklusif dan mendistribusikan ulang hak pemajakan yang selama ini didominasi oleh negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal ini turut dipicu oleh kebijakan tax blacklists dari Uni Eropa dan OECD yang kerap menghukum yurisdiksi berpendapatan rendah. UN menilai bahwa dengan sistem perpajakan yang lebih adil, negara berkembang berpotensi memulihkan domestic revenue secara signifikan untuk mendanai pelayanan publik dan aksi iklim.

Berdasarkan rencana kerja UN Framework Convention on International Tax Cooperation (UNFCITC), sesi kelima membahas draft UNFCITC beserta 2 protokol tambahan. Pada minggu pertama, yakni 3 hingga 7 Agustus 2026, pembahasan mencakup sejumlah substansi utama, antara lain fair allocation of taxing rights, harmful tax practices, illicit financial flows, taxation of high-net-worth individuals, serta mutual administrative assistance.

Memasuki minggu kedua, pada 10 hingga 13 Agustus 2026 pembahasan berfokus pada protokol 1 dan protokol 2. Protokol pertama mengatur ketentuan pemajakan atas penghasilan dari cross-border services dalam konteks ekonomi digital. Sementara itu, protokol kedua membahas mekanisme untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak internasional. INC menargetkan penyelesaian proses negosiasi dan penyerahan naskah final UNFCITC kepada Majelis Umum PBB pada pertengahan 2027.