Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis, PT DSI Perluas Pengawasan ke 50 Titik Pelabuhan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak dibentuk sebagai eksportir tunggal yang menguasai seluruh komoditas strategis Indonesia. Dalam pembentukannya, PT DSI difungsikan sebagai instrumen pemerintah untuk memperketat monitoring ekspor dan mengamankan devisa hasil ekspor. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026 (Jumat, 14/08/2026).
Menurut Prabowo, PT DSI merupakan pihak yang akan mengkoordinasikan seluruh proses ekspor komoditas milik Indonesia. "PT DSI adalah pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia, bukan 1 PT yang menguasai komoditas dan mengekspor," tegas Prabowo.
Sejak 1 Juni 2026, PT DSI telah melakukan monitoring terhadap ekspor 3 komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Dari ketiga komoditas tersebut, PT DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar. Adapun PT DSI telah memonitor sekitar 6.500 transaksi ekspor. Dari hasil monitoring tersebut, pemerintah mengidentifikasi adanya potensi tambahan devisa sekitar US$5 miliar.
Ke depan, pemerintah akan memperluas lingkup pengawasan PT DSI ke 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi serta menambah jenis komoditas yang menjadi objek pengawasan. Pemantauan tersebut ditujukan untuk mengurangi disparitas antara nilai ekspor yang dilaporkan di Indonesia dan nilai yang tercatat di negara tujuan.
Prabowo menjelaskan penguatan monitoring diperlukan untuk memastikan devisa dari kegiatan ekspor komoditas strategis dapat lebih optimal masuk ke Indonesia. Pemerintah juga ingin memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai nilai komoditas yang benar-benar diperdagangkan di pasar internasional.
"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita, milik kita, orang lain yang menentukan harganya. Ini melanggar prinsip ekonomi dan pasar," tutup Prabowo.