Perkuat Daya Saing Ekspor Nasional, Pemerintah Percepat Perjanjian Dagang Tanpa Bea Masuk

Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya untuk membuka akses pasar global guna mendorong kinerja ekspor nasional. Melalui berbagai langkah diplomasi ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan produk dalam negeri Indonesia dapat menembus pasar Eropa tanpa bea masuk atau bertarif 0% mulai 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi kunci untuk membuka akses perdagangan Indonesia ke pasar Eropa, sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di kawasan Eropa.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kesepakatan dagang tersebut sangat strategis karena membuka akses ke pasar yang cukup signifikan. “Di sisi diplomasi ekonomi global, secara geopolitik kita dapat membuka akses hampir ke seluruh pasar dunia. Mulai dari IEU-CEPA yang akan membuat barang Indonesia bertarif 0% pada 2027, dan ini berarti membuka akses ke sekitar 14,7% PDB global,” ujar Airlangga (Jumat,13/2/2026).
Dengan dihapusnya hambatan tarif, produk-produk Indonesia diharapkan dapat bersaing lebih kuat dan kompetitif di pasar Eropa. Daya saing tersebut tidak hanya meningkat dari sisi harga, tetapi juga memberi posisi yang lebih kompetitif dengan produk negara lain.
Tidak hanya Eropa, saat ini pemerintah juga tengah merampungkan perjanjian dagang dengan berbagai kawasan strategis lainnya. Airlangga memaparkan sejumlah kemajuan signifikan dalam negosiasi internasional, termasuk dengan negara Kanada, Eurasia, Inggris, hingga Amerika Serikat.
Dengan terbukanya akses ke pasar internasional, diperkirakan hal tersebut akan memberikan pengaruh positif dan nyata bagi sektor riil di dalam negeri khususnya pertumbuhan domestik lainnya, seperti belanja pemerintah dan investasi, guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang telah ditetapkan pemerintah.