Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan bahwa:
“Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 3 huruf d PER – 32/PJ/2015, disebutkan bahwa:
“Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
d.  anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;”

Sesuai dengan peraturan yang disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu yang merangkap sebagai pegawai tetap dan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 atas pengahasilan yang diterimapun diperlakukan berbeda.