Prosedur Permohonan dan Penyelesaian Keberatan Cukai

Dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengatur ketentuan terkait pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang cukai. Aturan ini dimuat dalam UU Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Cukai (PMK 136/2022) serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai (PER 25/2022).

Syarat Pengajuan Keberatan Cukai

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK 136/2022 yang diatur dalam Pasal 1 PMK 136/2022, pengajuan keberatan harus diajukan secara tertulis menggunakan format lampiran huruf A PMK 136/2022. Adapun surat keberatan harus memenuhi persyaratan, yakni:

1. diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. diajukan oleh orang yang berhak yaitu:
   • orang perseorangan; atau
   • orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau surat pernyataan pendirian/dokumen pendirian, dalam hal diajukan oleh badan hukum;
3. dilampiri bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar; dan
4. dilampiri salinan penetapan pejabat cukai yang diajukan keberatan.

Di samping syarat tersebut, surat keberatan juga disertakan dengan alasan dan dilampiri dengan data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. Terhadap satu penetapan hanya dapat diajukan satu kali keberatan dalam satu pengajuan surat keberatan.
Selanjutnya, dalam hal surat keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka pengajuan surat keberatan tersebut dapat dilakukan perbaikan dan wajib disampaikan kembali sebelum jangka waktu pengajuan keberatan terlampaui.

Jaminan atas Keberatan Cukai

Dalam hal pengajuan keberatan cukai, wajib pajak diwajibkan memberikan jaminan. Jaminan yang diberikan yaitu sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan baik dalam bentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi. Jaminan harus memiliki masa penjaminan paling singkat selama 60 hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan dan memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan.

Prosedur Pengajuan Keberatan Cukai

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Cukai, keberatan diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan. Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu, maka hak mengajukan keberatan tersebut menjadi gugur.
Dalam hal pengajuan keberatan dinyatakan diterima secara lengkap, Portal DJBC (CEISA) menerbitkan tanda terima berkas pengajuan keberatan. Jaminan tidak harus diserahkan dan bukti penerimaan jaminan tidak harus dilampirkan, dalam hal:

1. barang impor belum dikeluarkan dari Kawasan Pabean;
2. tagihan telah dilunasi; atau
3. penetapan pejabat cukai tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.

Penyelesaian Keberatan Cukai

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PMK 51/2017, dalam proses penyelesaian keberatan cukai, DJBC dapat bertindak seperti:

1. meminjam dokumen kepada orang yang mengajukan keberatan atas materi yang disengketakan dengan menyampaikan surat permintaan peminjaman dokumen;
2. meminta bukti dan keterangan terkait materi yang disengketakan dengan menyampaikan surat permintaan bukti dan keterangan;
3. meminta keterangan atau bukti terkait materi yang disengketakan kepada pihak ketiga dengan menyampaikan surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
4. meninjau tempat, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan/atau
5. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil orang yang mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat panggilan.

Adapun seluruh kegiatan proses penyelesaian keberatan harus didokumentasikan dalam berita acara atau risalah pembahasan. Jika wajib pajak tidak memenuhi permintaan data atau dokumen, maka dibuat berita acara penolakan yang disertai alasan.
Berikutnya, apabila dalam proses penyelesaian keberatan terdapat tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/atau data pendukung, maka wajib pajak masih dapat mengajukan alasan tersebut secara tertulis atas inisiatif sendiri, dengan syarat dilakukan paling lambat 40 hari sejak tanda terima berkas keberatan dan selama belum diterbitkan keputusan atas keberatan.

Keputusan Keberatan Cukai

Mengacu pada Pasal 41 ayat (3) UU Cukai, Dirjen memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari Dirjen tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. Sementara itu, dalam hal keberatan yang diajukan dikabulkan oleh Dirjen, maka jaminan wajib dikembalikan.
Adapun jika pengembalian jaminan uang tunai dilakukan setelah jangka waktu 30 hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan. Sebaliknya, jika Dirjen memutuskan menolak keberatan yang diajukan, jaminan dicairkan untuk membayar cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.