Rasio Cost of Tax Collection Turun, DJP Klaim Pemungutan Pajak Makin Efisien

Foto: Youtube TVR Parlemen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp5,4 triliun untuk tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (15/6/2026). Dibandingkan dengan usulan pada tahun 2026, alokasi anggaran tahun 2027 tercatat mengalami penurunan sebesar Rp23 miliar.

Terkait efisiensi pemungutan pajak, DJP memaparkan bahwa rasio cost of tax collection mengalami perbaikan dari 1,32% pada tahun 2021 menjadi 0,84% pada tahun 2026. Penurunan rasio ini mengindikasikan efisiensi biaya pemungutan pajak dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Di kawasan Asia, rasio pemungutan pajak umumnya berada di kisaran 0,9% hingga 1,9%.

Dari usulan anggaran tahun 2027 tersebut, DJP mengalokasikan Rp4,81 triliun atau 89,2% untuk fungsi utama yang mencakup pengadaan sistem informasi, pelayanan publik, kebijakan perpajakan, pengawasan, dan ekstensifikasi basis pajak. Sementara itu, sebesar Rp583 miliar atau 10,8% dialokasikan untuk fungsi pendukung, seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset negara, dan pengawasan internal.

Pada aspek kinerja, DJP menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target meningkat sebesar Rp872,6 triliun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat tumbuh 0,84% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan kontribusi terhadap penerimaan negara mencapai 70,41%.

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa pertumbuhan realisasi pajak turut dipengaruhi oleh implementasi Coretax. Sistem ini dinilai mempermudah identifikasi status kurang bayar wajib pajak, khususnya pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Berdasarkan data DJP, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (WP OP) non-karyawan tercatat tumbuh hingga 970%, sedangkan WP OP karyawan tumbuh sebesar 80%. Selain itu, DJP juga melakukan upaya reaktivasi terhadap wajib pajak non-efektif atau dormant pada tahun 2026, yang realisasinya telah mencapai 24.672 wajib pajak hingga 12 Juni 2026.