Reformasi Ekonomi, Jerman Pangkas PPh dan Sederhanakan Pelaporan Pajak

Pemerintah Jerman resmi mengumumkan paket reformasi yang berfokus pada pemulihan ekonomi negara. Pengumuman ini disampaikan secara langsung oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz bersama para pemimpin koalisi pemerintahannya di taman kekanseliran di Berlin pada Kamis (2/7/2026). Salah satu kebijakan utama dalam paket tersebut adalah pemotongan pajak penghasilan (PPh) yang ditujukan bagi keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah.

Langkah pemotongan pajak ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi Jerman dan meringankan beban finansial masyarakat. Kebijakan ini juga dirancang untuk merespons tingginya biaya produksi serta menurunnya tingkat investasi di dalam negeri yang terjadi belakangan ini.

Merz menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tetap menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahan, agenda yang dijalankan difokuskan untuk membawa Jerman kembali ke jalur pertumbuhan. Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa upaya tersebut berada pada arah yang tepat dan memiliki peluang besar untuk berhasil.

Terkait rincian pemotongan pajak, pemerintah mengalokasikan total keringanan mencapai sekitar €10 miliar per tahun yang direncanakan akan diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2028. Sebagai gambaran, sebuah keluarga dengan dua orang tua yang bekerja, memiliki dua anak, dan mencatatkan total penghasilan kena pajak sebesar €60.000 akan menerima keringanan pajak tahunan sekitar €600.

Selain pemotongan tarif, pemerintah Jerman juga memberlakukan penyederhanaan proses pelaporan pajak. Penyederhanaan ini dilakukan dengan menghapus berbagai persyaratan pelaporan dan dokumentasi yang selama ini diwajibkan. Lebih lanjut, standar pelindungan data dalam administrasi ini akan disesuaikan menjadi batas minimum yang ditetapkan oleh Uni Eropa, sehingga proses pengurusan dokumen dan pengisian surat pemberitahuan pajak menjadi jauh lebih ringkas.

Dalam penyampaiannya, Merz menekankan bahwa reformasi ini disusun untuk menjawab kebutuhan publik akan kepastian langkah ekonomi tanpa memicu perdebatan politik. "Kami tahu bahwa warga negara kami menginginkan keputusan, bukan konflik. Dan itulah tepatnya yang telah kami wujudkan," ujarnya.