RUU Financial Center Bahas Pengadilan Khusus, MA Soroti Kewenangan Sengketa Pajak

Foto: Youtube TVR Parlemen

Pada Senin (6/7/2026), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Financial Center, pemerintah dan Komisi XI DPR RI mengusulkan pembentukan pengadilan khusus, termasuk untuk penyelesaian sengketa pajak di kawasan tersebut. Menanggapi usulan tersebut, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Syamsul Ma'arif dalam RDPU lanjutan bersama Panitia Kerja (Panja) pada Rabu (8/7/2026) mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa perpajakan seharusnya tetap berada di bawah wewenang Pengadilan Pajak demi menjaga kepastian hukum.

MA memberikan catatan terhadap draf RUU tersebut, terutama terkait wacana perluasan wewenang peradilan di kawasan financial center. Syamsul menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan yang terlalu luas kepada pengadilan financial center, hingga mencakup penanganan sengketa perpajakan dan kepailitan berpotensi tumpang tindih dengan sistem peradilan. Oleh karena itu, ia menilai wewenang untuk mengadili perkara perpajakan idealnya tidak dipisahkan dari yurisdiksi Pengadilan Pajak yang saat ini berlaku.

Syamsul menjelaskan bahwa draf RUU menempatkan pengadilan financial center di bawah payung peradilan umum. Hal ini berbenturan dengan hierarki Pengadilan Pajak yang saat ini berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sedang dalam proses masa transisi ke bawah naungan MA secara langsung.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pelimpahan perkara pajak kepada peradilan umum di kawasan financial center memunculkan kekhawatiran mendasar mengenai kompetensi hakim. Apabila sengketa pajak diadili oleh hakim yang tidak memiliki keahlian di bidang perpajakan, hal tersebut sangat rentan melahirkan disparitas standar putusan dengan Pengadilan Pajak.

Disparitas putusan ini berisiko menciptakan celah hukum yang justru mengancam kepastian hukum bagi para penanam modal asing. Sebagai langkah mitigasi dan upaya menjaga konsistensi hukum, MA saat ini tengah mengkaji pembentukan kamar pajak khusus. Nantinya MA akan mengkaji isu ini untuk menentukan apakah sengketa pajak di kawasan financial center masuk di bawah pengadilan financial center atau mengikuti sistem yang sedang dibangun di bawah Pengadilan Pajak dan kamar pajak MA.