Sebaiknya Anda Tahu 11 Hal Ini, Jika Anda Mengikuti Amnesti Pajak

Pertanyaan :
Dear rekan ortax..
Tanggapan Member Ortax :
irenejuni
coba cek di pasal nya aja rekan UU PPH nnti ada penjelasannya di situ. intinya tarif PPh PAsla 17 itu langsung dikali 25% x PKP. Tapi yang Pasal 31 E itu ada beberapa yang dapat fasilitas Tarif
Cek di keterangan asalnya gan
alfianakarlina
itu tergantung sama peredaran usaha rekan.
kalo pake tarif 31E untuk peredaran usaha diatas 4,8M s/d 60M ada tarif Fasilitas dan Non.nya
untuk pasal 17 pake tarif 25% (untuk peredaran usaha lebih dari 60M)
alfianakarlina
Maaf mksdnya yg 60M itu 50M
Tanggapan Tim Redaksi Ortax :
Dalam menghitung SPT Tahunan PPh Badan, terdapat 3 kategori tarif PPh yang terdapat pada SPT Induk seperti gambar dibawah ini :
Berikut ini perbedaan dari ketiga kategori tarif diatas :
1.    Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh, tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu sebesar 28%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh tarif tersebut sejak Tahun Pajak 2010 menjadi 25 %.
Tarif PPh terutang ini diterapkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Contoh

Jumlah Peredaran Bruto	= Rp 54.000.000.000,-
Jumlah PKP	= Rp  4.000.000.000,-
PPh Badan Terutang = 25% x Rp 4.000.000.000,-	= Rp  1.000.000.000,-

               
2.    Tarif PPh Pasal 17 ayat 2b
Tarif ini diterapkan pada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka  yang memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal. Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif ini Wajib Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
2. Saham sebagaimana dimaksud point a harus dimiliki oleh paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
3. Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam point b hanya BOLEH memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
Contoh
Pada tahun 2015 saham PT. Y Tbk. yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia sebesar 60%. Saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan dibursa efek di Indonesia tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, masing-masing pihak persentase kepemilikannya tidak melebihi 5%, Kondisi tersebut terjadi selama 190 (seratus delapan puluh dua) hari dalam 1 (satu) tahun pajak.  
PT. Y Tbk memenuhi syarat, sehingga PT. Y Tbk memperoleh fasilitas penurunan tarif.
Jumlah PKP dalam tahun pajak 2015                         = Rp 1, 25 Miliar
PPh yang terutang = (25% - 5%) x Rp 1,25 Miliar     = Rp 250 Juta
3.    Tarif PPh Pasal 31 E ayat (1)
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenai atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
Contoh

1.	Peredaran bruto PT Y (Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek PP No. 46 Tahun 2013) dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan PKP sebesar Rp 500.000.000,00 Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. PPh yang terutang = 50% x 25% x Rp 500.000.000,00- = Rp 62.500.000,00
2.	Peredaran bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan PKP sebesar Rp 3.000.000.000,00. Penghitungan PPh yang terutang:   •    Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : = (Rp 4.800.000.000,00 / Rp 30.000.000.000,00) x Rp 3.000.000.000,00 = Rp 480.000.000,00 •    Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : = Rp 3.000.000.000,00 – Rp 480.000.000,00 = Rp 2.520.000.000,00 •    PPh yang terutang : = (50%x 25% x Rp 480.000.000,00) + (25% x Rp 2.520.000.000,00) = Rp 60.000.000,00 + Rp 630.000.000,00 = Rp 690.000.000,00