Kutipan Forum : Pajak Atas Jasa Orang Pribadi| 1. | Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 dikenakan atas: “penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri” |
| 2. | Berdasarkan Pasal 3 huruf c angka 4 PER-16/PJ/2016 , Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:“penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator” |
| 3. | Berdasarkan lampiran PER-16/PJ/2016 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai yang tidak berkesinambungan dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto. |
| 4. | Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Jasa training termasuk dalam pengertian jasa lain yaitu Jasa pelatihan dan/atau kursus yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut maka Imbalan sehubungan dengan jasa training termasuk dalam jasa lain dan akan terutang PPh Pasal 23 selain jika jasa training tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dengan demikian dapat disimpulkan, penghasilan jasa training akan terutang PPh Pasal 23 apabila penghasilan sehubungan jasa tersebut diterima oleh Badan. |
| 5. | Berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 4 , terkait dengan adanya Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas berupa Jasa Training kepada sebuah Perusahaan, maka Perusahaan memiliki kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 karena penghasilan terkait sehubungan dengan , jasa, yang diterima oleh Orang Pribadi. Orang Pribadi sebagai penerima penghasilan sehubungan jasa training tersebut dikategorikan sebagai bukan pegawai yang tidak berkesinambungan (dalam hal menerima penghasilan tidak lebih dari 1 kali dalam 1 kalender). |
| 6. | Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenakan PPh yang bersifat final 1% adalah :
|
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami
