Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan nomor seri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebenarnya tata cara penyelesaian permintaan NSFP telah dijelaskan dalam Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014. Namun, Sehubungan dengan adanya kebutuhan penyelesaian permintaan NSFP oleh PKP yang kegiatan usahanya memerlukan penerbitan Faktur Pajak dengan jumlah tertentu yang melebihi batasan pemberian NSFP yang telah ditentukan, maka dari itu DJP mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE - 08/PJ/2020 yang menjelaskan mengenai tata cara penyelesaian permintaan NSFP dengan Jumlah tertentu
PKP dapat mengajukan permohonan NSFP dengan Jumlah Tertentu secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan membawa persyaratan kelengkapan dan Surat Permintaan NSFP yang telah diisi dan dibubuhi tanda tangan pengurus. Berikut merupakan 3 syarat yang harus dipenuhi diantaranya memiliki Kode aktivasi dan password, telah mengaktivasi akun PKP, dan telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir. Format Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dapat dilihat disini.
Petugas Khusus KPP atau KP2KP akan meneliti kelengkapan Surat Permintaan dari PKP dan meminta PKP untuk mengisi password. Apabila permintaan NSFP tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, Petugas Khusus akan mengembalikan Surat Permintaan tersebut kepada PKP. Adapun NSFP dengan Jumlah Tertentu dengan alasan pemusatan tempat PPN terutang, penelitian dilakukan antara lain dengan mengecek jangka waktu 3 (tiga) Masa Pajak sejak berlakunya pemusatan.
Petugas Khusus akan mencetak, memaraf serta meneruskan Surat Pemberian NSFP tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP untuk diteliti dan ditandatangani. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP akan meneliti dan menandatangani Surat Pemberian NSFP tersebut lalu mengembalikan ke Petugas Khusus. Petugas Khusus akan mengarsipkan Surat Permintaan NSFP tersebut dan menyampaikan kepada PKP serta mengirim tembusan kepada
Account Representative (AR) yang bertanggung jawab mengawasi PKP tersebut sebagai bahan pengawasan kepatuhan.
