Studi Banding #3 — Inggris: Senior Accounting Officer dan Business Risk Review+, Ketika Tata Kelola Pajak Menjadi Tanggung Jawab Pribadi

Belanda memakai kesepakatan. Australia memakai penilaian. Inggris memilih jalan ketiga yang paling tegas: kewajiban hukum berlapis. Sejak 2009, setiap perusahaan besar di Inggris wajib menunjuk seorang Senior Accounting Officer (SAO) — pejabat senior yang atas nama pribadinya, dengan sanksi pribadi, menyatakan setiap tahun bahwa perusahaan memiliki pengaturan akuntansi pajak yang memadai. Di atasnya bertumpuk lapisan lain: kewajiban mempublikasikan strategi pajak di internet, sistem peringkat risiko Business Risk Review+ (BRR+) yang menentukan intensitas pengawasan, kewajiban melapor posisi pajak tidak pasti yang material, sampai delik korporasi gagal mencegah fasilitasi penggelapan pajak. Hasilnya: di Inggris, TCF bukan pilihan strategis — ia kepatuhan hukum. Dan bagi direksi Indonesia yang mengikuti seri ini sejak artikel #6, model Inggris terasa seperti masa depan yang logis dari satu ketentuan yang sudah lama kita miliki: tanggung jawab pengurus.

---

Jalan Ketiga: Ketika Negara Berhenti Membujuk

Sampai artikel ini, kita sudah melihat dua cara membuat perusahaan membangun tata kelola pajak. Cara Belanda: membujuk — tawarkan kesepakatan, beri benefit, biarkan yang berminat datang. Cara Australia: menilai — ukur semua orang dengan rubrik terbuka, beri rapor, biarkan konsekuensi peringkat yang bekerja.

Inggris menempuh cara ketiga yang paling tidak romantis: mewajibkan lewat undang-undang — lengkap dengan nama pejabat yang bertanggung jawab dan denda pribadi jika lalai.

Konteks kelahirannya menjelaskan nadanya. Akhir 2000-an, Inggris berada di tengah krisis keuangan global, defisit anggaran menganga, dan kemarahan publik terhadap penghindaran pajak korporasi mencapai titik didih — kampanye media dan gerakan masyarakat sipil menjadikan nama-nama korporasi besar sebagai headline. Parlemen dan HMRC (otoritas pajak Inggris) berada di bawah tekanan untuk menunjukkan ketegasan yang terlihat. Kesepakatan sukarela ala Belanda terasa terlalu lunak untuk iklim politik itu. Maka lahirlah pendekatan khas Inggris: ubah tata kelola pajak dari kebajikan menjadi kewajiban hukum yang bisa ditagih ke satu nama.

Cara Kerja: Empat Lapisan yang Saling Mengunci

Model Inggris paling baik dipahami sebagai empat lapisan kewajiban yang dipasang bertahap selama satu dekade — masing-masing menutup celah yang ditinggalkan lapisan sebelumnya:

Lapisan 1 (2009) — Senior Accounting Officer: satu nama, satu tanda tangan, satu denda

Inilah lapisan yang membuat Inggris terkenal. Sejak Finance Act 2009, perusahaan besar (di atas ambang omzet/neraca tertentu) wajib menunjuk seorang Senior Accounting Officer — dalam praktik hampir selalu direktur keuangan — dengan dua kewajiban personal:

1. Mengambil langkah-langkah yang wajar (reasonable steps) untuk memastikan perusahaan memiliki pengaturan akuntansi pajak yang memadai (appropriate tax accounting arrangements) — sistem dan proses yang menjamin kewajiban pajak dihitung secara akurat di semua jenis pajak.
2. Menyatakan setiap tahun kepada HMRC, secara tertulis, apakah pengaturan itu memadai — dan jika tidak, menjelaskan kekurangannya.

Yang membuat rezim ini menggigit adalah desain sanksinya: denda atas kelalaian dijatuhkan kepada pribadi sang SAO — bukan (hanya) kepada perusahaan. Nominalnya tidak besar untuk ukuran korporasi, tapi itu justru intinya: yang menyakitkan bukan angkanya, melainkan nama pribadi seorang direktur keuangan tercatat lalai dalam register otoritas pajak — noda karier yang tidak sebanding dengan denda mana pun.

Efek perilakunya persis seperti yang dirancang: seorang CFO yang harus menandatangani pernyataan pribadi setiap tahun tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada pertanyaan-pertanyaan yang dulu didelegasikan: kontrol kita apa saja? kapan terakhir diuji? di mana buktinya? Satu tanda tangan wajib berhasil melakukan apa yang seminar bertahun-tahun gagal lakukan: menaikkan pajak ke meja direksi — dan menahannya di sana. (Pembaca artikel #6 akan mengenali ini sebagai jawaban legislatif untuk "tragedi milik bersama".)

Lapisan 2 (2016) — Strategi pajak yang wajib dipublikasikan

Kita sudah membedahnya di artikel #4: Finance Act 2016 mewajibkan perusahaan besar mempublikasikan strategi pajaknya di internet — pendekatan terhadap risiko, selera risiko, sikap terhadap perencanaan pajak, dan cara berhubungan dengan HMRC. SAO menjamin sistemnya ke otoritas; strategi publik menjamin arahnya ke semua orang. Akuntabilitas ke dalam bertemu akuntabilitas ke luar.

Lapisan 3 (diperbarui 2019) — Business Risk Review+: peringkat yang menentukan seberapa sering Anda "ditemani"

Untuk populasi bisnis terbesarnya, HMRC memakai model hubungan yang khas: setiap grup besar memiliki Customer Compliance Manager (CCM) — pejabat HMRC yang ditugaskan khusus, mengenal bisnisnya, dan menjadi pintu semua urusan. Melalui CCM inilah dijalankan Business Risk Review+: penilaian berkala yang menghasilkan peringkat risiko dalam empat tingkat (dari low risk sampai high risk), dinilai dari faktor-faktor seperti sistem dan proses, tata kelola internal, serta perilaku kepatuhan dan pendekatan terhadap perencanaan pajak.

Konsekuensi peringkatnya nyata dan sangat dihargai pasar: perusahaan berperingkat risiko rendah menikmati siklus reviu yang lebih jarang dan hubungan yang jauh lebih ringan; peringkat tinggi berarti perhatian intensif dan berkelanjutan. Seperti Australia, Inggris menemukan bahwa rapor dengan konsekuensi adalah motivator yang jauh lebih efektif daripada imbauan.

Lapisan 4 (2017 & 2022) — Menutup celah terakhir

Dua tambahan melengkapi pagar: delik korporasi gagal mencegah fasilitasi penggelapan pajak (Criminal Finances Act 2017) yang memaksa perusahaan memiliki prosedur pencegahan yang wajar — memperluas logika kontrol dari "pajak kami sendiri" ke "jangan sampai orang-orang kami memfasilitasi penggelapan pajak pihak lain"; dan kewajiban notifikasi perlakuan pajak tidak pasti (berlaku sejak 2022) yang mewajibkan bisnis besar melaporkan ke HMRC posisi pajak material yang berbeda dari interpretasi HMRC yang diketahui. Pembaca artikel #7 akan langsung melihat konsekuensinya: register posisi tidak pasti (UTP register) yang di negara lain merupakan praktik baik, di Inggris menjadi keharusan operasional — mustahil memenuhi kewajiban notifikasi tanpa memilikinya.

Peran TCF: Dari Pilihan Menjadi Bukti Kepatuhan Hukum

Perhatikan pergeseran halus tapi fundamental dibanding dua negara sebelumnya. Di Belanda, TCF adalah tiket masuk program. Di Australia, TCF adalah objek penilaian. Di Inggris, TCF adalah alat pembuktian kepatuhan hukum: satu-satunya cara seorang SAO bisa mempertanggungjawabkan pernyataan tahunannya — dan membela diri jika kelak dipersoalkan — adalah dengan menunjukkan bahwa ia mengambil "langkah-langkah yang wajar": kerangka kontrol yang terdokumentasi, berjalan, dan teruji.

Konsekuensi praktisnya menarik: Inggris tidak pernah menerbitkan rubrik TCF serinci ATO, tapi pasar mengisi kekosongan itu sendiri — profesi, auditor, dan penasihat mengembangkan kerangka kerja SAO yang secara substansi konvergen ke arah yang sama dengan enam blok OECD: pemetaan proses dan risiko per jenis pajak, kontrol yang terdokumentasi, pengujian, dan jejak reviu tahunan sebagai dasar sertifikasi. Ketika hukum menuntut "langkah yang wajar" tanpa merinci, definisi wajar akhirnya ditentukan oleh praktik terbaik — dan praktik terbaik dunia, seperti berulang kali kita lihat, bermuara ke tempat yang sama.

Benefit dan Kritik: Apa Kata Dua Belas Tahun Pengalaman

Yang berhasil:

• Perhatian direksi berubah permanen. Survei dan pengalaman praktisi konsisten: rezim SAO dan strategi publik dikreditkan sebagai pengubah perilaku paling efektif — pajak menjadi agenda tetap komite audit, investasi pada sistem dan orang meningkat, dan jabatan kepala pajak naik kelas dalam organisasi.
• Hubungan yang lebih dewasa untuk yang berperingkat baik. Kombinasi CCM + BRR+ memberi perusahaan patuh sesuatu yang mirip benefit kepatuhan kooperatif — dialog berkelanjutan, isu diselesaikan dini — tanpa perlu covenant formal.
• Infrastruktur norma. Publikasi ribuan strategi pajak menciptakan norma pasar: investor, media, dan LSM kini membandingkan; berada di bawah norma menjadi risiko reputasi tersendiri.

Yang dikritik:

• Risiko ritualisme. Pernyataan SAO dan strategi publik bisa merosot menjadi ritual tahunan boilerplate — kalimat yang sama disalin ulang, ditandatangani tanpa penggalian. HMRC melawan ini lewat BRR+ (yang menilai substansi perilaku), tapi ketegangan dokumen-vs-kenyataan tidak pernah hilang — di rezim mana pun. (Gema dari peringatan artikel #7: dokumen pajangan lebih berbahaya daripada tidak punya.)
• Beban kumulatif. Empat lapisan kewajiban yang dipasang terpisah-pisah menciptakan tumpang tindih pelaporan — kritik dunia usaha Inggris yang paling sering: masing-masing masuk akal, gabungannya melelahkan.
• Sanksi yang dianggap terlalu ringan. Dari arah sebaliknya, sebagian pengkritik menilai denda SAO terlalu kecil untuk benar-benar menakutkan — meski, seperti dibahas, kekuatan rezim ini memang tidak pernah terletak pada nominalnya.

Pelajaran untuk Indonesia: Kita Sudah Punya Setengah Bahannya

Inilah bagian yang membuat model Inggris terasa sangat dekat — lebih dekat daripada yang disadari kebanyakan orang:

1. "SAO rasa Indonesia" sudah lama ada dalam KUP — tinggal sistemnya yang belum. Seperti dibahas di artikel #6, ketentuan kita telah lama menempatkan pengurus sebagai penanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan badan, dengan jangkauan hingga tanggung jawab pribadi. Bedanya dengan Inggris hanya satu: Inggris mewajibkan sang penanggung jawab membuktikan sistemnya setiap tahun, sehingga tanggung jawab itu melahirkan tata kelola. Di Indonesia, tanggung jawabnya sudah ada — pembuktian sistematisnya yang diserahkan kepada inisiatif masing-masing. Direksi yang cerdas tidak menunggu diwajibkan: pernyataan SAO pada dasarnya adalah blok 6 (assurance) yang diformalkan — dan seluruh mekanismenya sudah kita bedah di artikel #9.
2. Peringkat risiko dengan konsekuensi sudah berjalan di sini — namanya CRM. BRR+ Inggris dan CRM DJP berbagi logika yang sama: profil menentukan perlakuan. Yang bisa dipelajari Indonesia dari Inggris adalah transparansi kriterianya — perusahaan Inggris tahu persis faktor apa yang menentukan peringkatnya, sehingga bisa memperbaiki diri secara terarah.
3. Lapisan-lapisan kewajiban cenderung datang bertahap — dan arah datangnya bisa dibaca. Inggris memasang empat lapisan dalam tiga belas tahun. Indonesia baru memulai lapisan pertamanya (uji coba kepatuhan kooperatif). Perusahaan yang membangun TCF utuh hari ini sedang membeli ketenangan untuk semua lapisan yang mungkin menyusul — karena, seperti ditunjukkan konvergensi global yang kita saksikan sepanjang seri studi banding ini, isi tuntutannya di mana-mana sama: strategi, kontrol, dokumentasi, pengujian, pernyataan.
4. Norma publik adalah regulator ketiga. Kewajiban publikasi strategi pajak Inggris menunjukkan kekuatan transparansi sebagai pengawas: begitu semua orang bisa membaca, standar minimum naik sendiri. Dengan arah pelaporan keberlanjutan Indonesia (dan GRI 207 bagi pelapornya), emiten kita sedang berjalan ke dunia yang sama — lebih baik menyiapkan narasi tata kelola pajak sebelum diminta panggung.

Penutup: Tongkat Sudah, Sekarang Wortelnya

Tiga negara, tiga instrumen: kesepakatan (Belanda), penilaian (Australia), kewajiban hukum (Inggris). Ketiganya punya satu kesamaan — bekerja paling keras di sisi tongkat dan timbangan.

Negara berikutnya dalam perjalanan kita memilih titik berangkat yang berbeda dan sangat menyegarkan: bagaimana kalau perusahaan justru diberi hadiah yang jelas dan konkret untuk mereviu serta memperbaiki kontrol pajaknya sendiri — keringanan nyata, status yang diakui, perlindungan atas kesalahan yang diungkap sukarela? Model paling "wortel" di dunia, dari negara tetangga yang administrasi pajaknya paling sering dijadikan rujukan di kawasan: Singapura.

---

Selanjutnya di seri ini: "Studi Banding #4 — Singapura: GST ACAP dan CTRM, Model Insentif yang Paling Relevan untuk Asia".

---

Referensi Utama

1. UK Finance Act 2009, Schedule 46 (rezim Senior Accounting Officer) beserta panduan HMRC terkait.
2. UK Finance Act 2016, Schedule 19 (kewajiban publikasi strategi pajak) beserta panduan HMRC.
3. Publikasi HMRC mengenai Business Risk Review+ dan model Customer Compliance Manager untuk bisnis besar.
4. UK Criminal Finances Act 2017 (corporate criminal offences — failure to prevent facilitation of tax evasion).
5. Ketentuan notifikasi uncertain tax treatment untuk bisnis besar (berlaku sejak 2022) beserta panduan HMRC.
6. OECD (2016), Building Better Tax Control Frameworks, OECD Publishing, Paris.