Dengan berlakunya UU HKPD, pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali ketentuan pajak daerah. Untuk itu, Pemerintah Kota Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pajak daerah, termasuk ketentuan terbaru Pajak Reklame.
Objek Pajak Reklame
Pajak Reklame merupakan yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Terdapat 9 kelompok penyelenggaraan reklame yang menjadi objek Pajak Reklame, yaitu:
Reklame papan/billboardvideotron/ megatron;
Reklame kain;
Reklame melekat/stiker;
Reklame selebaran;
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;
Reklame apung;
Reklame film/slide; dan
Reklame peragaan.
Sebelumnya, terdapat 10 kelompok reklame. Namun, Perda DKI Jakarta Nomor 1/2024 menghapus reklame suara dari objek pajak reklame.
Pengecualian
Terdapat beberapa penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dari pengenaan pajak reklame. Jenis reklame tersebut adalah:
penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan;
nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang berpedoman dengan Peraturan Gubernur terkait nama pengenal usaha atau profesi;
reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau pemerintah daerah lainnya;
reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m2 dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
reklame yang diselenggarakan perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
Pengecualian reklame kegiatan politik, sosial, dan keagamaan adalah penambahan substansi baru dari ketentuan sebelumnya.
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Pajak Reklame di DKI Jakarta dihitung dengan tarif sebesar 25% dikalikan dengan Nilai Sewa Reklame (NSR).
Penentuan NSR dibedakan menjadi dua. Pertama, apabila reklame diselenggarakan secara pribadi (sendiri), NSR dihitung berdasarkan jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan reklame, jumlah reklame, dan ukuran luas reklame. Kedua, jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari nilai kontrak nilai reklame.
Diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 bahwa hasil perhitungan NSR untuk penyelenggaraan reklame jenis papan/billboard, running text, pylon, kain, dan reklame pada media perabotan atau perlengkapan jalan (street furniture) ditetapkan sebagai berikut:
Sedangkan hasil perhitungan NSR untuk reklame elektronik/ digital/ megatron/ videotron/ large electronic display dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
Selain itu diatur juga mengenai hasil perhitungan NSR untuk jenis reklame lainnya yaitu:
Reklame melekat (stiker), Rp1.300,00/cm² sekurang-kurangnya Rp1.300.000,00 setiap kali penyelenggaraan.
Reklame selebaran, Rp13.000,00/lembar sekurang-kurangnya Rp13.000.000,00 setiap kali penyelenggaraan.
Reklame berjalan/kendaraan, Rp50.000,00/m²/hari.
Reklame udara, Rp7.000.000,00 untuk paling lama 1 bulan penayangan.
Reklame apung, Rp2.500.000,00 untuk paling lama 1 bulan penayangan.
Reklame suara, Rp6.400,00/30 detik. Bagian waktu yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik.
Reklame slide atau reklame film pada bioskop dan tempat lainnya, Rp13.000,00/30 detik. Bagian waktu yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik.
Reklame peragaan, Rp1.300.000,00 per setiap penyelenggaraan.
Reklame graffiti, Rp25.000,00/m²/hari.
Reklame laser, Rp5.000.000,00 untuk paling lama 1 bulan penayangan.
Reklame gapura Rp2.500.000,00 untuk paling lama 1 bulan penayangan.
Reklame digital berjalan pada kendaraan, Rp100.000,00/m²/hari dengan batasan luas bidang tidak melebihi 2 m².
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami
