Tarif PNBP Yang Berlaku Pada BPKP

Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021. Aturan tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara. Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

•	Jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor dan teknis substansi
•	Jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi non jabatan fungsional auditor
•	Jasa penyelenggaraan pelatihan daring secara masif
•	Jasa penyelenggaraan lokakarya/workshop/seminar, dan seminar daring
•	Jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik pasca penilaian potensi/kompetensi
•	Jasa akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan jabatan fungsional auditor
•	Jasa penyediaan bahan ajar pelatihan
•	Penggunaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Tarif diatas dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Tarif atas PNBP atas jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor dan teknis substansi, pelatihan dan sertifikasi non jabatan fungsional auditor, lokakarya/workshop/seminar, dan seminar daring, potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik pasca penilaian potensi/kompetensi tidak termasuk biaya perjalan dinas. Untuk jenis PNBP yang biaya perjalanan dinasnya dapat dibebankan pada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).