UU Cipta Kerja Resmi Berlaku, Pembagian Dividen Tidak Dikenakan Pajak?

Dividen dari Dalam Negeri

Dividen yang diterima oleh:

Dividen dari Luar Negeri

Dividen yang berasal dari luar negeri* dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di Luar Negeri yang diterima/diperoleh WP Badan DN atau WP Orang Pribadi DN tidak dikenai PPh, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*Dividen yang berasal dari Luar Negeri merupakan:

• Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau
• Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Dividen dari Badan Usaha Non Bursa di Luar Negeri

Dividen yang dibagikan oleh Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:

• Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan PPh.
• Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai PPh.
• Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tidak dikenai PPh.

Dividen yang dibagikan oleh Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:

• Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan PPh.
• Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, tidak dikenai PPh.

Ketentuan Lainnya

Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 November 2020. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a)	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
b)	Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajakan dividen ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, mengenai hal berikut:

a)	kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi;
b)	tata cara pengecualian pengenaan PPh; dan
c)	perubahan batasan dividen yang diinvestasikan.