Korea Selatan Berikan Kelonggaran Administrasi Pajak bagi PMA yang Tambah Investasi

Otoritas pajak Korea Selatan atau National Tax Service (NTS) mengumumkan serangkaian kebijakan baru di bidang administrasi pajak untuk menarik penanaman modal asing (PMA). Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi asing sekaligus membuka lapangan kerja bagi generasi muda di Korea Selatan. Pengumuman resmi mengenai langkah tersebut telah dipublikasikan melalui situs web resmi NTS pada 18 Mei 2026.

Sosialisasi mengenai pelonggaran aturan pajak ini disampaikan oleh NTS dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan kamar dagang asing. Beberapa di antaranya meliputi kamar dagang dari Amerika Serikat (AMCHAM), Eropa (ECCK), Jerman (KGCCI), Prancis (FKCCI), Inggris (BCCK), Jepang (SJC), Tiongkok (CCCK), dan Australia (AustCham).

Dalam kebijakan baru ini, perusahaan asing yang meningkatkan investasi domestiknya atau menambah jumlah pekerja muda setidaknya 10% dibandingkan tahun sebelumnya akan mendapatkan pelonggaran administrasi pajak. Perusahaan tersebut akan dibebaskan dari international tax-related corporate tax filing reviews tertentu selama satu tahun penuh, dengan syarat tidak terdapat indikasi penghindaran pajak.

Selain insentif pembebasan tinjauan pajak, pemerintah Korea Selatan juga menyediakan dukungan tambahan untuk memfasilitasi operasional bisnis. Dukungan ini mencakup percepatan proses tinjauan awal bagi perusahaan yang mengajukan kredit pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D). Pemerintah juga menyediakan saluran konsultasi khusus bagi perusahaan asing yang dapat diakses melalui kantor pajak di wilayah Seoul, Jungbu, dan Incheon. Terkait pajak internasional, NTS memperluas layanan konsultasi terkait implementasi Global Minimum Tax, serta menyederhanakan prosedur Advance Pricing Agreement (APA).

NTS menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Korea Selatan secara menyeluruh. Institusi tersebut berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum dan administratif yang lebih besar bagi entitas bisnis asing, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.