Pengurus Tak Perlu SKT, DJP Ingatkan Ada Tanggung Jawab Renteng

Ketentuan penunjukan kuasa wajib pajak yang berubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) membawa kembali diskursus mengenai perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam Pasal 32 UU KUP antara pengurus dengan kuasa wajib pajak.

Kepala Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Meidijati menjelaskan bahwa seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP tidak perlu memenuhi persyaratan kompetensi yang berlaku bagi kuasa wajib pajak. 

“Jika sebagai pengurus, bisa Bapak Ibu tidak perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT). sehingga Bapak Ibu tidak perlu ada Surat Keterangan Kompetensi atau Surat Kuasa Khusus karena Bapak Ibu adalah pengurus,” ungkapnya Jumat (2/10/2026).

Meidijati mencontohkan, seorang manajer keuangan yang secara nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan perusahaan dapat memenuhi kriteria sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP. Dengan kedudukan tersebut, pengurus dapat menjadi penandatangan SPT tanpa harus memiliki SKT yang berlaku bagi kuasa wajib pajak.

Perbedaan persyaratan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab perpajakan. Meidijati menjelaskan bahwa pengurus merupakan wakil dari wajib pajak badan sehingga memiliki tanggung jawab secara pribadi dan renteng atas pembayaran dan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU KUP. Sementara itu, kuasa wajib pajak bukan merupakan penanggung pajak sehingga tidak memiliki tanggung jawab secara renteng atas pajak yang terutang.

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa pengurus dan kuasa wajib pajak memiliki kedudukan dan konsekuensi yang berbeda. Kuasa wajib pajak harus memenuhi persyaratan kompetensi, sedangkan pengurus tidak perlu memenuhi persyaratan tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Namun, pengurus merupakan penanggung pajak, sehingga memiliki tanggung jawab pribadi dan renteng atas pembayaran serta kewajiban perpajakan wajib pajak.