Serba-serbi Uji Kompetensi Perpajakan 2026

Mulai 1 Januari 2027, karyawan yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Untuk mendapatkan SKT tersebut, calon kuasa harus memiliki Surat Keterangan Kompetensi (SKK) dengan mengikuti Uji Kompetensi Perpajakan sistem baru.

Sistem baru ini mengubah skema ujian sebelumnya (Ujian Sertifikasi Konsutlan Pajak). Perubahan paling signifikan adalah ujian kini diselenggarakan secara daring (online) dari lokasi masing-masing dan mekanismenya tidak lagi berjenjang. Peserta bisa langsung mengambil ujian Tingkat C tanpa perlu lulus Tingkat A dan B terlebih dahulu. Selain itu, seluruh rangkaian ujian ini tidak dipungut biaya.

Simak rincian cakupan materi, aturan kelulusan, hingga teknis pengawasan berbasis AI proctoring selengkapnya pada infografis berikut.