Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menyoroti adopsi sistem perpajakan cerdas (smart taxation) di Indonesia, khususnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam pengawasan pajak industri kelapa sawit serta individu superkaya atau High Net Worth Individuals (HNWI). Pemaparan tersebut disampaikan saat memberikan pidato pembukaan dalam The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) di Jakarta.
Dalam pidatonya, Ibnu menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi seperti big data, machine learning, dan AI memang mampu membantu menemukan risiko perpajakan. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana otoritas menggunakan tools tersebut secara tepat sasaran. Untuk itu, Indonesia telah mengimplementasikan teknologi ini ke dalam strategi pengawasannya.
Fokus pertama adalah pada industri kelapa sawit. Sistem digunakan untuk mendeteksi adanya mismatch. “Kami menggunakan machine learning untuk membaca faktur-faktur ini dan menyortir apa yang dijual, berapa jumlahnya, dan pada harga berapa. Kami membandingkannya dengan penjualan pada laporan pabrik. Ketika angkanya tidak cocok, kami punya petunjuk yang jelas,” ungkap Ibnu.
Fokus kedua adalah pengawasan aset milik High Net Worth Individuals (HNWI). Wamenkeu menjelaskan bahwa kekayaan kelompok ini biasanya tersebar di banyak perusahaan dan bentuk aset yang pergerakannya sangat cepat. “Indonesia mengembangkan sebuah dasbor khusus yang memetakan profil individu, keluarga, kepemilikan perusahaan, hingga aset-asetnya. Dasbor ini diperkuat dengan teknologi AI yang secara aktif membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan,” jelasnya.
Menurut Ibnu, penerapan smart taxation adalah bagaimana otoritas menggunakan data secara adil, mempermudah wajib pajak yang jujur, dan berfokus pada area-area yang memiliki risiko tinggi. Dalam konteks Indonesia, langkah smart taxation ini didukung oleh kehadiran Coretax yang diluncurkan sejak Januari 2025.
Menutup pidatonya, Wamenkeu mengingatkan bahwa secanggih apapun teknologi yang digunakan, tantangan ekonomi lintas batas tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Ia mendorong penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan dialog rutin antar anggota BRITACOM untuk mencegah praktik penghindaran pajak di era ekonomi digital.
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami
